Cendrawasihpost.com, SOLO — Pergantian pejabat, reshuffle kabinet, hingga pergantian Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 melantik 10 menteri dan wakil menteri baru, sementara Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut salah seorang pengamat politik, Hasnan Sungkar, perubahan tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya evaluasi berbasis hasil atau outcome dalam pemerintahan.
Hasnan menilai pemerintah perlu membedakan secara tegas antara output dan outcome. Output menjawab pertanyaan apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Sementara outcome menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting: apa dampaknya bagi masyarakat?
“Jangan sampai sebuah program dinyatakan berhasil hanya karena gedung selesai dibangun, pelatihan terlaksana, bantuan tersalurkan, atau anggaran terserap. Pertanyaan berikutnya harus selalu sama: apakah kemiskinan turun, apakah lapangan kerja bertambah, apakah kualitas pendidikan meningkat, apakah pelayanan publik membaik, dan apakah produktivitas masyarakat naik?” katanya.
“Ini menunjukkan bahwa kita juga membutuhkan reformasi cara berpikir: dari activity-based government menuju outcome-based government,” imbuh Hasnan.
Data sosial ekonomi juga menunjukkan mengapa ukuran outcome penting. BPS mencatat angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang, turun 0,40 poin persentase dibanding Maret 2025. Sementara pada Mei 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65 persen, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang dan penduduk bekerja 148,19 juta orang.
Menurut Hasnan, angka-angka tersebut harus menjadi bagian dari dashboard evaluasi kebijakan pemerintah.
“Kalau pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk penciptaan lapangan kerja, maka indikator keberhasilannya tidak cukup jumlah pelatihan atau peserta. Kita harus melihat berapa orang yang benar-benar mendapatkan pekerjaan, berapa pendapatannya meningkat, dan berapa usaha baru yang bertahan,” jelasnya.
Hasnan menambahkan, prinsip tersebut juga relevan dengan momentum pergantian pejabat saat ini.
Menurutnya, publik tidak seharusnya hanya menunggu “apa program baru menteri baru” atau “apa gebrakan Kapolri baru”, tetapi juga perlu diberikan ukuran yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai.
“Setelah pergantian kepemimpinan, publik berhak bertanya: apa target 100 hari, apa indikator enam bulan, dan perubahan konkret apa yang bisa diukur dalam satu tahun? Dengan begitu, pergantian pejabat bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan, tetapi menjadi pergantian standar kinerja,” tegas Hasnan.
Ia mengusulkan sedikitnya lima indikator menjadi standar evaluasi program pemerintah:
1. Output: apa yang benar-benar telah dikerjakan.
2. Outcome: perubahan nyata yang terjadi pada masyarakat.
3. Efficiency: seberapa besar hasil yang diperoleh dibandingkan sumber daya yang digunakan.
4. Impact: dampak jangka menengah dan panjang terhadap masyarakat dan perekonomian.
5. Public Value: apakah program tersebut benar-benar memberikan nilai dan manfaat publik.
“APBN dan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap rupiah ada kepentingan masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya harus kembali kepada pertanyaan sederhana apa yang berubah menjadi lebih baik bagi rakyat?” tutup Hasnan. (NA)
Leave a Reply